Minggu, 01 Juli 2012

INDONESIA BEYOND SOEHARTO, NEGARA, EKONOMI, MASYARAKAT, TRANSISI

         Indonesia merupakan negara bangsa yang lahir sebagai resultan dari pergolakan sosial politik kekuatan pribumi melawan imperialisme asing. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada sejumlah persolan dalam kerangka pembangunan nasional. Modernisasi yang diangkat sebagai cita-cita sosial yang akan dicapai melalui jalan perjuangan kemerdekaan dihadapkan pada persoalan yang lazim dialami oleh negara baru berdiri, terutama mengenai, integrasi nasional dan pelembagaan politik.
        Persoalan intergrasi nasional dan pelembagaan politik menemukan momentum pada masa pemerintahan Soekarno. Keragaman potensi kebangsaan, baik secara politik, sosiologis, budaya telah menjadi faktor yang ikut berkontribusi dalam berbagai gejolak pada masa itu. Sejarah mencatat, pada masa Soekarno setidaknya berbarengan dengan krisis politik pada masa demokrasi parlementer, berlangsung pula sejumlah pemberontakan didaerah-daerah. Tak hanya itu, lembaga-lembaga politik yang ada juga mengalami pasang surut baik akibat konflik maupun eksperimentasi politik yang dilakukan guna mencapai format politik yang lebih sesuai dan stabil. Namun demikian, hal penting yang dapat dipetik dari pengalaman masa pemerintahan Soekarno adalah proses menjadi negara bangsa telah berlangsung dengan berbagai dinamika dan tantangannya.
     Gejolak sosial politik pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan persaingan politik segitiga kekuatan, yakni, PKI dan tentara, serta Soekarno. Rivalitas politik ini meningkatkan suhu politik nasional. dimana puncaknya adalah meletusnya peristiwa yang kemudian hari dikenal dengan Gerakan 30 September 1965. Dalam peristiwa itu, PKI dituduh sebagai dalang dari peristiwa terbunuhnya sejumlah perwira militer Angkatan Darat dan upaya kudeta terhadap pemerintahan Soekarno.
       Drama politik 1965 ini akhirnya berujung dengan terjungkalnya PKI dari pentas politik nasional, dan kemudian berlanjut dengan aksi pembersihan semua kekuatan politik yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI. Adalah Soeharto yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memanfaatkan momentum krisis politik tersebut. Memanfaatkan perintah yang diberikan oleh Soekarno pada maret 1966 untuk memulihkan stabilitas keamanan, Soeharto secara sistematis merancang operasi politik untuk menyingkirkan PKI dan kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan kepentingannya. Puncak dari operasi politik yang dilakukan oleh Soeharto adalah jatuhnya Soekarno setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang MPRS. Dengan demikian, MPRS memiliki kewajiban untuk mengangkat Presiden baru untuk menjalankan pemerintahan, dan Soeharto menjadi pilihan politik utama untuk mengisi jabatan itu. Pengangkatan inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah bagi lahirnya sebuah rezim politik baru yang kemudian dikenal dengan istilah Orde Baru.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar